Bupati Belitung Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Dihadiri Anggota DPD RI

Lensa Belitong.com-Tanjungpandan, 20 Juli 2026 – Bupati Belitung DJONI  ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos. Secara resmi membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan di Tanjungpandan, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan,B.A.

Workshop ini mengangkat tema "Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Belitung menegaskan pentingnya tata kelola keuangan desa yang baik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia berharap seluruh pemerintah desa mampu memanfaatkan anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Dinda Rembulan,B.A.

 menyampaikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa sangat diperlukan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui workshop ini diharapkan aparatur desa semakin memahami tata kelola keuangan yang baik, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.ujarnya.

Para peserta yang berasal dari 42 desa mendapatkan materi mengenai pengelolaan keuangan desa, evaluasi pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Diharapkan melalui kegiatan ini, pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Workshop ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju dan berdaya saing.(Ts67)