PERDAGANGAN TIMAH SEMPAT TERSENDAT, TOKOH MASYARAKAT DORONG PEMERINTAH CARI SOLUSI EKONOMI WARGA BELITUNG
Ketika di temui beberapa awak Media Seorang tokoh masyarakat Belitung Mukti Maharib mengungkapkan, situasi tersebut sempat membuat aktivitas ekonomi masyarakat mengalami tekanan. Bahkan, ia mengaku berencana berdialog dengan Bupati Belitung untuk membahas solusi agar kondisi tersebut tidak kembali terjadi.
Menurutnya, masyarakat bukan hanya membutuhkan kepastian terkait aktivitas pertambangan, tetapi juga kepastian mengenai bagaimana hasil yang mereka dapatkan dapat dipasarkan secara legal dan tidak membuat roda perekonomian masyarakat berhenti.
“Waktu itu saya memang ada niat untuk bertemu dengan Pak Bupati. Kami ingin berdiskusi, bagaimana solusi untuk Belitung ini supaya ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ujarnya.
Ia mengatakan, setelah kondisi perdagangan kembali berjalan, niat untuk melakukan pertemuan tersebut sementara dikurungkan. Namun, dirinya berharap situasi serupa tidak kembali terjadi.
“Alhamdulillah, hari kedua sudah dibuka lagi dan masyarakat kembali beraktivitas. Cuma jangan sampai nanti seperti kemarin lagi,” katanya.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat secara luas.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan. Sementara masyarakat pesisir juga harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melaut dengan hasil yang belum tentu mencukupi kebutuhan keluarga.
“Kalau masyarakat tidak punya tempat untuk menjual hasilnya, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Sawit juga tidak bisa langsung menghasilkan. Butuh waktu bertahun-tahun,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan harga hasil timah yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Perbedaan harga dengan daerah lain, menurut dia, dapat mendorong masyarakat mengambil risiko lebih besar untuk mendapatkan penghasilan.
“Kalau harga tidak cocok, orang bisa nekat. Ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai daya terima semakin berkurang dan akhirnya menimbulkan gejolak,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan pertambangan memang harus diatur dan diawasi sesuai ketentuan. Namun, kebijakan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Bukan berarti semua orang boleh melakukan kegiatan yang salah. Tetapi bagaimana kebijakan pemerintah mengaturnya dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat tidak sampai jatuh,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Belitung.
“Jangan sampai perekonomian drop. Kalau ekonomi masyarakat jatuh, saya yakin bukan hanya Belitung, daerah lain juga bisa terkena dampaknya,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, ia berharap pemerintah daerah dapat segera membuka ruang dialog bersama masyarakat dan para pihak terkait untuk mencari jalan keluar yang tepat. Menurutnya, solusi yang diambil harus mampu menjaga aturan dan tata kelola pertambangan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mendapatkan penghasilan dan menggerakkan roda perekonomian.
Ia menilai, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
“Intinya kita ingin Belitung tetap kondusif. Kita ingin masyarakat bisa bekerja, ekonomi tetap berjalan, tetapi semuanya tetap mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan gejolak,” tutupnya.(Ts67)
Tidak ada komentar