Antrean BBM Tak Kunjung Terurai, Bupati Belitung Hentikan Sistem Ganjil-Genap

BELITUNG, LENSA BELITONG — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Belitung masih terjadi hingga Rabu (23/9/2026).

Kondisi tersebut membuat Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat kecewa. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung sebelumnya telah beberapa kali menggelar rapat bersama pihak terkait untuk mencari solusi mengatasi persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM).

Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Belitung adalah menerapkan sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Senin (21/9/2026).

Namun, setelah tiga hari diterapkan, kebijakan tersebut belum mampu mengurai antrean kendaraan secara signifikan.

"Ya kecewa, karena kan sudah tiga hari. Saya waktu itu rapat hari Jumat agar Senin itu coba buatkan sistem," ujar Djoni saat meninjau Fuel Terminal Tanjungpandan, Rabu (23/9/2026).

Djoni mengatakan, penerapan sistem ganjil-genap sejak awal memang hanya bersifat sementara. Kebijakan itu diambil sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Menurutnya, sistem serupa sebelumnya pernah diterapkan di sejumlah wilayah. Namun, kondisi di Belitung menunjukkan hasil berbeda karena antrean masih terjadi meski kebijakan telah berjalan selama tiga hari.

"Melihat antrean ini tidak terselesaikan, besok silakan ngisi baik motor atau mobil," katanya.

Dengan keputusan tersebut, mulai Kamis (24/9/2026), kendaraan roda dua maupun roda empat kembali diperbolehkan mengisi BBM di SPBU tanpa pembatasan berdasarkan nomor polisi.

Meski sistem ganjil-genap dihentikan, Djoni menegaskan pengawasan di SPBU akan diperketat. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pengisian BBM secara berulang yang berpotensi mengganggu ketersediaan bagi masyarakat lainnya.

Selain itu, Pemkab Belitung juga akan melakukan pendataan terhadap para pengerit atau pengecer BBM sebagai salah satu langkah memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat eceran.

"Memang secara aturan, itu tidak boleh. Tapi dengan kondisi saat ini, itu ditempuh, Bupati tanggung jawab," tegas Djoni.

Persoalan antrean dan sulitnya mendapatkan BBM sebelumnya juga telah menjadi keluhan masyarakat Belitung. Kondisi tersebut dirasakan warga yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada BBM untuk mencari nafkah.

Pemkab Belitung kini menghadapi tantangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, pengawasan di SPBU diperketat, serta kebutuhan masyarakat hingga tingkat pengecer tetap dapat terpenuhi.

(Ts67)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.