Satpolairud Polres Belitung Silaturahmi ke Forum Nelayan Baro, Bagikan Sembako dan Jaket Pelampung

BELITUNG, LENSA BELITONG — Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Belitung memperkuat sinergi dengan masyarakat nelayan pesisir melalui kegiatan silaturahmi dan pembinaan masyarakat perairan, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta unsur kesyahbandaran untuk memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai perizinan usaha perikanan, kepatuhan terhadap aturan, dan pentingnya keselamatan saat melaut.

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, Satpolairud Polres Belitung juga membagikan 10 bingkisan sembako dan 10 jaket pelampung kepada anggota Forum Nelayan Baro (FNB). Bantuan tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap masyarakat nelayan sekaligus mendukung upaya meningkatkan keselamatan saat beraktivitas di laut.

Bingkisan sembako diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota nelayan, sedangkan jaket pelampung diharapkan dapat mendukung keselamatan ketika melaut. Pemberian perlengkapan keselamatan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya mengutamakan keselamatan dan menggunakan alat pelindung sesuai kebutuhan serta kondisi perairan.

Satpolairud Perkuat Kedekatan dengan Nelayan

Dengan seizin Kapolres Belitung, AKP M.H.Muafiqi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat dengan nelayan pesisir.

“Alhamdulillah, pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat perairan. Intinya, kita harus bersinergi bersama masyarakat. Tagline yang kita kedepankan adalah polisi bersama masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat pesisir yang setiap hari menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas di laut. Karena itu, komunikasi antara petugas dan nelayan perlu diperkuat agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini.

Ia menjelaskan, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Pertama, sosialisasi mengenai perizinan usaha perikanan. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum nelayan terhadap aturan yang berlaku. Ketiga, memperkuat koordinasi dengan petugas terkait sebelum nelayan berangkat melaut.

“Ketika ada masalah di laut, kita bisa saling memberikan informasi dan melakukan tindakan cepat apabila terjadi keadaan darurat,” jelasnya.

AKP Fiqi berharap, melalui sinergi lintas instansi tersebut, nelayan memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan serta mendapatkan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan ketika menghadapi persoalan di lapangan.

“Kita berjalan bersama untuk mewujudkan nelayan yang adil, makmur, dan sejahtera,” tegasnya.

DKP Soroti Mekanisme Perizinan Nelayan

Sementara itu, Supardi, Koordinator Wilayah Manggar, Gantung, dan Selat Nasik pada DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyoroti pentingnya membangun mekanisme pelayanan perizinan yang mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat nelayan.

Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan nelayan memahami tahapan pengurusan izin, terutama di tengah keterbatasan waktu dan kemampuan dalam menyerap informasi administratif.

“Substansinya adalah bagaimana mekanisme atau sistem yang akan kita bangun bersama nelayan, termasuk bagaimana mereka menjalani proses perizinan di tengah keterbatasan waktu dan kemampuan mereka untuk memahami berbagai persyaratan tersebut,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan langsung kepada nelayan menjadi penting agar informasi mengenai perizinan dapat dipahami dan diterapkan dalam aktivitas usaha perikanan sehari-hari.

Kesyahbandaran Tekankan Koordinasi Sebelum Melaut

Senada dengan hal tersebut, Sularso dari Kesyahbandaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap perizinan usaha perikanan, kepatuhan terhadap aturan, serta koordinasi dengan petugas sebelum berangkat ke laut.

Menurutnya, tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah sosialisasi perizinan usaha perikanan, peningkatan kesadaran hukum nelayan, dan penguatan koordinasi dengan petugas kesyahbandaran.

Koordinasi sebelum keberangkatan dinilai penting untuk membantu mengantisipasi berbagai persoalan di perairan. Apabila terjadi kendala atau keadaan darurat, informasi dapat segera disampaikan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sularso berharap, sinergi antara petugas dan masyarakat nelayan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi nelayan.

Nelayan diharapkan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, sekaligus memperoleh bimbingan, penyuluhan, dan bantuan sesuai kebutuhan.

Forum Nelayan Baro Dukung Pembinaan dan Pendampingan

Ketua Forum Nelayan Baro (FNB), Erwin, menyambut baik kegiatan silaturahmi dan pembinaan yang dilaksanakan Satpolairud Polres Belitung bersama DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta unsur kesyahbandaran.

Menurut Erwin, kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat komunikasi antara nelayan dan instansi terkait, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai perizinan usaha perikanan, kesadaran hukum, serta keselamatan saat melaut.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan langsung kepada masyarakat nelayan. Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi nelayan, terutama terkait pengurusan perizinan dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.

“Sebagai perwakilan nelayan, kami tentu menyambut baik kegiatan ini. Kami berharap nelayan tidak hanya diberikan pemahaman mengenai aturan dan kewajiban, tetapi juga mendapatkan pendampingan serta kemudahan dalam proses pengurusan perizinan,” ujar Erwin.

Ia juga menilai sinergi antara kepolisian, DKP, kesyahbandaran, dan organisasi nelayan sangat penting untuk membangun komunikasi yang terbuka. Melalui koordinasi yang baik, nelayan diharapkan dapat lebih memahami aturan, mengutamakan keselamatan, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala atau keadaan darurat di laut.

Terkait pemberian 10 bingkisan sembako dan 10 jaket pelampung kepada anggota FNB, Erwin berharap perhatian tersebut dapat memberikan manfaat bagi nelayan, baik dalam membantu kebutuhan sehari-hari maupun mendukung keselamatan saat melaut.

Ia juga berharap, kerja sama lintas instansi tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan.

“Harapan kami, nelayan bisa melaut dengan aman, tertib dalam menjalankan usaha, dan mendapatkan pelayanan serta pendampingan yang baik. Jika semua pihak bersinergi, kami optimistis kesejahteraan nelayan dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.

Bangun Sinergi untuk Nelayan yang Lebih Sejahtera

Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi ruang komunikasi antara aparat kepolisian, instansi kelautan dan perikanan, unsur kesyahbandaran, serta masyarakat nelayan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan aktivitas melaut.

Sinergi lintas instansi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, serta mempermudah nelayan memperoleh informasi dan pendampingan terkait perizinan.

Pemberian bantuan sembako dan jaket pelampung turut melengkapi kegiatan pembinaan tersebut. Namun, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tetap memerlukan dukungan berkelanjutan, termasuk akses informasi perizinan, pendampingan administratif, dan peningkatan kesadaran keselamatan di laut.

Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan, nelayan diharapkan tidak hanya memahami kewajiban hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk menjalankan usaha perikanan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

(TS67)